Demokrasi itu memang tidak Islami.
Karena di dalam Islam, sumber hukum tertinggi adalah aturan Allah. Dan di bawah itu, ada sarana yang namanya musyawarah.
Pada musyawarah, kebenaran diukur berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah,
sementara pada demokrasi, kebenaran diukur berdasarkan suara terbanyak.

Kesimpulannya, demokrasi memang tidak Islami.

Tapi masalahnya, apa hanya dengan itu lantas kita abstain dari pemilu di negara kita ?
Apa hanya dengan itu lantas kita tidak peduli lagi dengan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin kita ?
Apa hanya dengan itu lantas kita tidak mempedulikan makar-makar orang non-muslim di negara kita ?

Mau dibolak-balik bagaimanapun juga,
dunia politik kita adalah dunia politik yang sudah baku.
Sistemnya harus demokrasi.
Sama seperti dunia perbankan, …. sistemnya harus sistem bunga ribawi.
Jadi, meskipun sekarang ada banyak bertebaran bank-bank syariah …. tapi di atas semua itu … semuanya akan tetap menginduk pada Bank Indonesia yang notebene based-on bunga ribawi juga.

Jadi, kembali pada sistem politik di negara kita, demokrasi itu adalah satu sistem yang mau tidak mau harus dipakai.
Kita boleh-boleh saja merasa “tidak sreg”, tapi tetap saja pemimpin kita akan terpilih melalui sistem pemilu.
Kita boleh-boleh saja golput, tapi tetap saja …. sebesar apapun prosentase golput, tetap saja tidak akan bisa mengubah siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin kita, termasuk kalau yang terpilih adalah non-muslim.
Mengapa ?
Karena sah tidaknya pemilu kita tidak ditentukan oleh prosentase yang golput.

Juga, salah besar kalau kita menganalogikan pemilu sepertihalnya pemberontakan pada masa pergantian dinasti di dalam kekhalifahan Islam.
Alasannya, dalam pemberontakan-pemberontakan itu, baik yang memberontak maupun yang diberontak adalah sama-sama muslim.
Maka, siapapun yang menang, tetap bisa kita terima sebagai pemimpin kita.
Tapi dalam pemilu, calon-calon yang ada tidak semuanya muslim. Banyak juga calon non-muslim yang punya ambisi untuk menduduki posisi-posisi penting di negara kita. Contohnya adalah, menteri-menteri kristen yang banyak duduk di parlemen pada masa pemerintahan yang lalu. Bahkan ada beberapa menteri kristen yang aktif “menjual aset negara kita” ke negara lain yang notabene negara non-muslim.

Kalau kita hanya berfikir, “Makanya …. jangan pake sistem demokrasi dong …. kalau pake sistem islami pasti pemimpinnya muslim”,
apa seperti ini pola pikir yang diajarkan islam ?
Hanya mencela realita, tapi sama sekali tidak memikirkan solusi ?  Gubraks!
Memangnya dengan berkata seperti itu maka pemimpin non-muslim bisa kita gusur dari kursinya ?
Memangnya dengan berkata seperti itu maka kita bisa lepas tangan dari pemimpin non-muslim yang sudah terpilih itu ?

Jangan lupakan,
zaman Rasulullah dahulu, ummat Islam memang hidup berdampingan dengan non-muslim di Madinah.
Tapi ummat Islam MANDIRI DALAM DUNIA POLITIKNYA.
Maka, orang yahudi tidak akan pernah terpilih menjadi khalifah di Madinah,
dan orang Islam pun bebas memilih pemimpin mereka di Madinah tanpa harus berkonsultasi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah.
Tapi ingat, itu dulu …. ketika piagam madinah menjadi dasar bagi segalanya.

Saat ini, kita based-on piagam UUD45.
Dan di situ, aturan yang berlaku adalah baik non-muslim ataupun muslim, maka semua harus bersama-sama dalam menentukan pemimpinnya.
Ini realita kita … jadi jangan hanya bisa teriak …. “kenapa sih tidak pakai sistem islam?” ….
Kalau bisa mengubahnya, silakan saja ubah menjadi sistem islam.
Tapi selama hal itu belum bisa diwujudkan, apa kita TIDAK BUTUH PEMIMPIN MUSLIM ?
Selama hal itu belum bisa diwujudkan, apa kita boleh memiliki pemimpin non-muslim ?
Selama hal itu belum bisa diwujudkan, apa salah kalau ada orang yang berusaha agar pemimpin kita adalah seorang muslim yang benar ?

Kalau ada yang mengatakan, “Bukanlah dakwah Rasulullah dahulu mengutamakan aqidah? Dan tidak mengutamakan kepemimpinan?”
Maka jawabannya,
benar …. di awal dakwahnya Rasulullah dahulu tidak mengutamakan kepemimpinan.
Tapi dalam fase akhir kehidupan beliau …. beliau mengirim surat pada para raja dan kaisar di sekitar semenanjung arabia, untuk mengajak mereka masuk Islam, dan juga untuk meminta mereka untuk TIDAK MENGHALANGI DAKWAH ISLAM DI WILAYAH MEREKA.
Jadi, kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam penyebaran dakwah, dan tidak ada larangan untuk menggunakan hal itu sebagai wasilah dakwah.
Sebagaimana Rasulullah yang dahulu juga menggunakan jalur kepemimpinan untuk melancarkan dakwah-dakwah di sekitar semenanjung Arabia.

Dahulu, saat di makkah, Rasulullah memang pernah menolak tawaran menjadi pemimpin.
Tapi mengapa beliau menolak hal tsb ?
Apa karena beliau merasa bahwa kepemimpinan itu sumber fitnah ? Tidak …. buktinya beliau menjadi pemimpin ketika di Madinah.
Apa karena beliau merasa bahwa kepemimpinan itu tidak bermanfaat bagi dakwah ? Tidak … buktinya beliau menjadi pemimpin di Madinah dan menyurati raja-raja di sekitar semenanjung arabia. Dan bahkan beliau menegaskan bahwa meskipun hanya ada dua orang muslim, tapi salah satu harus diangkat menjadi pemimpin.

Lantas, mengapa beliau menolak hal tsb ?
Jawabannya, karena syarat untuk menjadi pemimpin di Makkah adalah BELIAU HARUS MENGHENTIKAN DAKWAH BELIAU.

Kalau syaratnya sudah jelas “harus berhenti dakwah” begini … maka dengan alasan apa beliau harus menerima ?
Beda dengan saat perjanjian hudaibiyah …. di situ beliau mau bernegosiasi dengan orang kafir … dan mau mengorbankan beberapa point yang penting di dalam Islam … dengan tujuan UNTUK MENGEJAR KEPENTINGAN DAKWAH YANG JAUH LEBIH BESAR LAGI.
Maka, kalau kita tidak bisa memperjuangkan islam secara 100%, perjuangkanlah 90%.
Kalau tidak bisa juga, maka 80%.
Kalau tidak bisa juga, maka 70%, … demikian seterusnya.

Sayangnya, di kalangan ummat Islam ada yang “sinis” mengatakan bahwa “vooting di parlemen itu haram”.
Apa mereka tidak tahu kalau haramnya vooting itu hanya berlaku kalau peserta vooting itu SELURUHNYA MUSLIM ?
Memangnya kalau 20% dari anggota DPR kita itu non-muslim, apa kita bisa mengajak mereka untuk BERMUSYAWARAH ?
Seharusnya, kalau aturan yang akan di-golkan adalah aturan yang sangat merugikan ummat Islam, maka JANGANKAN VOOTING, BERANTEM DI PARLEMEN JUGA WAJIB HUKUMNYA!

Sampai di sini, mungkin masih ada juga yang berfikir, “Ya makanya …. pake sistem islam dong .. biar semua anggota DPR-nya muslim dan bisa musyawarah.”
Ya ampuunnn …. ini buta realita ? atau mau lari dari realita ?
Sudah dibilang berkali-kali … aturan yang berlaku di negara kita memang sudah begini … apa mau lari dari realita ?
UUD45 itu jelas-jelas menyebutkan bahwa DPR adalah institusi negara .. dan di DPR itulah semua aturan yang berlaku di negara kita dibicarakan.
Maka, kalau kita memang tidak suka kepada UUD45 atau pancasila… itu sih sah-sah saja. Tapi hal itu sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikannya begitu saja. Karena …. baik UUD45 maupun pancasila adalah dua hal yang memang sudah resmi di negara kita. Begitu pula dengan DPR dan parlemen.

Sayangnya, di kalangan ummat Islam ada juga yang “sinis” mengatakan, “Anggota parlemen dari partai Islam gila kekuasaan!”.
Maka, mari kita tanyakan, apa anggota parlemen dari partai Demokrat itu juga gila kekuasaan ? Apa pak SBY itu juga gila kekuasaan ?
Mengapa kalau anggota parlemen dari partai Islam …. selalu dilihat dari sudut pandang negatif, sedangkan anggota parlemen dari partai non-Islam malah dibiarkan begitu saja ?

Memang seperti inilah realita dunia politik kita,
dan memang seperti ini pula-lah realita dunia keislaman di negara kita …
ada yang sibuk berjuang dengan penuh khusnudzon … dan ada juga yang hanya sibuk “mengomentari”.  Gubraks!

wallahu a’lam.