28 Februari 2008, Presiden Turki Abdullah Gul menyatakan dengan tegas untuk merevisi UU yang selama ini membelenggu hak muslimah Turki untuk mengenakan jilbab.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil menyepakati hal tersebut bersama dengan Partai Buruh Nasional. Ini artinya, gabungan suara dari kedua partai ini sudah melebihi dua-pertiga suara dewan yang menjadi syarat dibolehkannya revisi UU tersebut.

Siapa bilang dakwah lewat parlemen tidak memberikan hasil ?