Jawabannya, tentu saja boleh.

Hanya saja, siapakah yang boleh melakukan penilaian ini ?

Jawabannya, tentu saja adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan hal ini. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang benar-benar punya wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Jadi, kalau ada sebagian ummat Islam yang “merasa punya hak” untuk menilai kesiapan seorang calon pemimpin,  maka itu berarti mereka belum mengetahui bagaimana pembagian wewenang di negara kita.

Bagaimanapun juga, sebagai muslim yang baik kita dituntut pula untuk mengetahui struktur tanggung jawab dan wewenang di negara kita.