Jika suatu negara terdiri dari komposisi 80% pelaku maksiat dan 20% muslim taat, maka pemimpin seperti apa yang akan terpilih seandainya negara tersebut menggunakan sistem voting ?

Tentu saja, jawabannya adalah besar kemungkinan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang maksiat pula.

Sebaliknya, bila negara itu menggunakan sistem musyawarah, maka pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan ?

Tentu saja, jawabannya pun akan sama pula, yaitu besar kemungkinan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berasal dari golongan maksiat.

Jadi, masalah sebenarnya bukan berada pada voting atau musyawarah-nya itu.

Masalah sebenarnya berada pada komposisi yang 80% maksiat dan 20% muslim taat itu.

Tidakkah kita berfikir ?