Pada masa Rasulullah di Madinah, ummat Islam memiliki sistem kepemimpinan sendiri yang terpisah dari sistem kepemimpinan non-muslim (kaum Yahudi dan kaum musyrikin). Maksudnya, ummat Islam bebas untuk menentukan sesuatu tanpa harus bertanya pada non-muslim yang ada.

Pada masa itu, apapun cara yang digunakan di dalam menentukan sesuatu, karena orang-orang yang menentukan keputusan itu adalah muslim seluruhnya, maka hasil keputusannya pun tidak akan pernah bertentangan dengan aturan dasar Islam. Kalaupun voting dilakukan, maka hal itu hanya dilakukan dalam masalah-masalah yang memang tidak digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya ketika voting pada rapat menjelang perang Uhud. ( -> lihat tulisan “Pemilu & Demokrasi (3): Tentang Voting (1)” )

Adapun saat ini, kita hidup di negara Indonesia. Di negara kita ini, setiap ketentuan yang berkaitan dengan ummat Islam-pun harus dibahas bersama dengan para wakil rakyat dari agama lain, seperti para anggota DPR dari partai kristen ataupun dari partai yang didominasi orang kristen. Meskipun tidak semua, tapi ada juga sebagian dari para wakil rakyat non-muslim ini yang tidak menyukai setiap keputusan yang bernuansa Islam.

Bagaimana menghadapi mereka ?

Kalau masalah yang dibahas adalah hal-hal yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak bisa musyawarah. Tidak ada kompromi dalam hal-hal mendasar di dalam agama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita harus berjuang untuk menang, baik melalui voting ataupun tidak.

Maka, kalau ada sebagian dari ummat Islam yang sangat alergi dengan voting, maka mari kita minta mereka untuk ber-musyawarah dengan orang-orang non-muslim yang memang tidak suka kepada Islam. Ambil saja tema yang mudah seperti kewajiban menutup aurat di muka umum. Silakan mereka ber-musyawarah dengan non-muslim itu. Ambillah satu keputusan, tapi ingat, jangan voting!